batamkepri.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencatat sebanyak 6.554 anak di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mengalami putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan.
Hal tersebut menjadi perhatian serius pasangan Bakal Calon Wali Kota Batam Nuryanto dan Bakal Calon Wakil Kota Batam Hardi Slamet Hood.
“Bicara pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Pendidikan wajib 12 tahun. Akan ada gebrakan untuk meminimalisir hal itu,” ujar Nuryanto, Rabu (18/9/2024).
Nuryanto menyebut dirinya dan Hardi nantinya akan mengidentifikasi permasalahan yang membuat ribuan anak di Batam putus sekolah. Setelah mendapatkan inti permasalahan langsung diberikan solusinya.
“Nanti kita akan identifikasi menyisir apa masalah dan problem yang menyebabkan anak putus sekolah. Kemudian kami akan carikan solusinya,” ujarnya.
Nuryanto menyebut jika yang masuk data putus sekolah tingkat SMA sederajat hal tersebut akan didiskusikan dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusinya.
“Paud hingga SMP tanggung jawab Pemkot. Jika yang putus sekolah anak SMA kita akan koordinasi dengan Pemprov Kepri. Walaupun kewenangan terbagi tetapi pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama. Kita juga harus mempersiapkan anak-anak SMA dan SMK agar bisa mudah mendapatkan kerja usai lulus,” ujarnya.
Hardi merincikan, dirinya bersama Nuryanto akan mengefektifkan Lurah hingga pengurus RT untuk mendata dan mengidentifikasi penyebab anak putus sekolah. Ia menyebut dirinya dan Nuryanto berkomitmen agar tidak anak yang putus sekolah terutama dengan alasan ekonomi.
“Kita punya perangkat lurah hingga RW dan RT. Tugas mereka dan pasti kita akan tugaskan untuk mengidentifikasi apa yang terjadi pada pendidikan (anak putus sekolah). Kami berkomitmen tidak boleh ada anak di Batam yang tidak sekolah baik SD, SMP hingga SMA,” ujarnya.
Hardi menegaskan pemerintah Batam dibawah kepemimpinan Nuryanto-Hardi berkomitmen menuntaskan permasalahan tersebut. Ia menyebut pihaknya juga akan menghadirkan konselor untuk anak-anak yang putus sekolah agar kembali bersemangat.
“Pemerintah harus hadir untuk menyekolahkan mereka. Maka untuk data tersebut kita verifikasi lagi, kita identifikasi apa masalahnya, kalau ekonomi dibantu Pemkot. Kalau masalahnya di anaknya maka kita akan dampingi dengan psikolog untuk mengetahui apa masalah kemudian di cari solusi terbaik agar mereka menyelesaikan pendidikan 12 tahun belajar,” ujarnya. (red) editor sin